Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan yang sangat vital adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK Salore sebagai salah satu bagian dari BPK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari tindakan korupsi.
Menurut mantan Ketua BPK, Harry Azhar Azis, BPK Salore memiliki peranan yang sangat strategis dalam memerangi korupsi. “BPK Salore memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah-daerah terpencil dan rawan korupsi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan tindakan korupsi dapat diminimalisir,” ujarnya.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Salore tak hanya sekedar melakukan audit, namun juga memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala BPK Salore, Andi Wijaya, yang menyebutkan bahwa “Pengawasan yang dilakukan oleh BPK Salore tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, namun juga memberikan solusi untuk perbaikan agar keuangan negara dapat dikelola dengan baik.”
Namun, dalam beberapa kasus, peran dan fungsi pengawasan BPK Salore dianggap masih kurang optimal. Beberapa pihak menilai bahwa BPK Salore perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya, seperti KPK dan Kejaksaan, untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menegaskan bahwa “Koordinasi antar lembaga pengawas sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. BPK Salore perlu bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.”
Dengan demikian, peran dan fungsi pengawasan BPK Salore dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerja sama yang baik antara BPK Salore dengan lembaga pengawas lainnya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Semua pihak harus berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya tata kelola keuangan negara yang bersih dan transparan.