Salore merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia. Sebagai daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan keuangan, transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.
Untuk meningkatkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Salore, diperlukan pengawasan yang berkelas. Pengawasan yang berkelas dapat memberikan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi KPK, pengawasan yang berkelas harus dilakukan dengan profesional dan independen. Bambang juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.
“Masyarakat harus aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tercipta transparansi dan akuntabilitas yang baik,” ujar Bambang.
Selain itu, peran lembaga pengawasan keuangan seperti BPK dan Inspektorat daerah juga sangat penting dalam meningkatkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Salore. Lembaga-lembaga ini harus bekerja secara profesional dan independen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik.
Dengan adanya pengawasan yang berkelas, diharapkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Salore dapat terus meningkat. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, sehingga pembangunan di daerah Salore dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan keuangan, dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi keuangan dalam otonomi khusus Salore. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien.